DEBAT KUSIR ADVOKAT

Sekalipun MK telah mengeluarkan putusan di akhir tahun 2009 menyangkut nasib Advokat dan Calon Advokat, Penulis belum pernah membaca isi putusan itu. Dari pendengaran, yang diketahui hanya bahwa (1) harus terbentuk sebuah wadah tungal advokat dalam 2 tahun; dan (2) bila tidak terbentuk, harus diselesaikan lewat jalur hukum.
Kemudian, tempo hari yang lalu, penulis diajak mengikuti sebuah diskusi publik, mengenai nasib Calon Advokat, yang setelah mengikutinya, Penulis berniat membaca lebih lanjut putusan MK tersebut, dan UU Advokat!
Maka, tertulislah tulisan ini oleh Penulis! ...selamat membaca...]


Isu dunia advokat beberapa tahun belakangan ini memanas hanya untuk urusan sepele, yakni mengenai "NUBUAT TUHAN" yang tertuang dalam "KITABNYA": No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengenai akan terbentuknya ORGANISASI TUNGGAL ADVOKAT atau WADAH TUNGGAL ADVOKAT!

Sebagaimana diketahui, sebelumnya sorak-sorai pernah bergempita karena "NUBUATAN" itu pernah terwujud, tapi sekarang "NUBUATAN TUHAN" itu tidak terpenuhi sebab sekumpulan orang-orang kritis tapi nakal membentuk KAI, yang kemudian menyeret Calon Advokat untuk diperkarakan, karena dengan adanya KAI -yang juga membuat eyang PERADIN keluar dari gua pertapaannya- membuat ketentuan "NUBUATAN TUHAN" yang digodok dibawah keteak Gedung Senayan itu, yakni mengenai BAB X Pasal 28 - 30 UU 18 Thn 2003 ttg Advokat mengenai ORGANISASI TUNGGAL ADVOKAT, akhirnya dipandang tidak tergenapi (entah kapan "NUBUATAN" ini akan tergenapi, tapi tampaknya, para "UMAT TUHAN" (bc: Advokat) itu sendiri tidak menginginkan "NUBUATAN" itu tergenapi).

Telah terrcatat sebagai sejarah, pada tanggal 27 April 2009, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) di Gedung Bidakara Pancoran Jakarta Selatan telah melantik sebanyak 1243 orang kandidat advokat menjadi advokat resmi (sah).

Tercatat pula sebagai sejarah, bahwa pada tanggal 1 Mei 2009, RAJA BERDAULAT: MAHKAMAH AGUNG berhasil melahirkan KITAB SAKTI, akibat perut gendutnya itu kena colekan KAI. KITAB SAKTI itu: KMA No. 052/KMA/V/2009 kemudian diturun-ajarkan kepada konco-konconya sebagai bekal hidup dirimba hukum persilatan lidah. Inti Jurus dari KITAB SAKTI itu adalah agar para konconya: (1) Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) tidak mengambil sumpah Calon Advokat, (2) pula agar semua konco-konconya yang lain untuk tidak menerima ADVOKAT untuk ikut terjun dalam pertempuran silat lidah bila ternyata advokat itu adalah ADVOKAT SILUMAN, musuh, karena tidak mengucap SUMPAH SETIA dibawah keteak RAJA BERDAULAT melalui para konco setianya: KPT diseluruh wilayah jajahannya!

Terkait segala permasalahan di rimba persilatan lidah itu, di akhir tahun 2009, "NABI BESAR": MAHKAMAH KONSTITUSI, akhirnya mengeluarkan putusan No. 101/PUU-VII/2009, akibat adanya tiga orang yang melarat karena "NUBUATAN TUHAN" memaksa mereka untuk menggugat "NUBUATAN TUHAN" itu.

Berdasarkan gugatan itu, "NABI BESAR": MAHKAMAH KONSTITUSI, dengan tegas MEREVISI "NUBUATAN TUHAN":
1) Pasal 4 ayat (1) UU 18 Thn 2003 bagian dari "NUBUATAN" itu, bertentangan dengan "KITAB SUCI" UUD & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang "frasa 'di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya' tidak dimaknai bahwa 'Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan';

[Aku tahu banyak yang bingung membacanya, dan Anda mungkin adalah salah satunya (Harap Maklum, Bahasa Nabi memang berbeda dengan Bahasa Rakyat).
Bila Anda memang bingung akan maksud NABI BESAR: MAHKAMAH KONSTITUSI itu, ini artinya yang mudah dimengerti:
Pasal 4 ayat (1) UU 18 Thn 2003 itu bertentangan dengan UUD '45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bila kalimat: 'di sidang terbuka Pengadilan Tinggi (PT) di wilayah domisili hukumnya' bermakna bahwa 'kewajiban PT untuk mengambil sumpah itu dikaitkan dengan keanggotan Organisasi Advokat yang ada saat ini secara faktual, dalam jangka 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan]

(2) Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat
sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk,
maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui
Peradilan Umum

Keputusan "NABI BESAR": MAHAKAMH KONSTITUSI kepada para (calon) Advokat itu, dapat dianggap sebagai titik klimaks, dan angin segar dan kado istimewa memasuki tahun 2010. Tapi, siapa sangka, polemik mengenai "SUMPAH-SUMPAHAN" ini masih terus berlanjut?!

Tapi, siapa Calon Advokat, yang melihat "NABI BESAR": MAHKAMAH KONSTITUSI menyembrukan RACUN LUAR-BIASA BERBISA MEMATIKAN LUAR-BINASA melalui keputusan itu?


Setelah membaca Tulisan ini, diharapkan Calon Advokat dapat melihatnya, dan dengan JURUS SAKTI yang dikenalkan lewat tulisan ini, diasakan Calon Advokat mengumpulkan kekayaan dan para pendekar tersaktinya untuk sekali lagi bertarung lidah di hadapan "NABI BESAR": MAHKAMAH KONSTITUSI.


Setelah keluarnya keputusan "NABI BESAR": MAHKAMAH KONSTITUSI itu, kini terdapat pandangan bahwa: Calon Advokat bisa dilantik oleh Organisasi, lalu menjalankan profesinya sebagai Advokat, antara lain dengan: beracara dengan berada dibawah Advokat Senior serta Mendirikan Ruang Kerja Sendiri!

Bahkan terakhir, mengenai pelantikan ini muncul polemik baru: Dilantik tanpa dihadiri KPT dianggap tidak sah, illegal, haram, najis, terkutuk! Bahkan untuk mengupayakan terpenuhinya kesahan, legalitas, kesucian dan kebersihan, dan berkatnya, ada Oraganisasi Advokat yang saat melakukan pelantikan terhadap Advokat baru menghadirkan: KAPOLSEKTA, KAPOLRES, KAPOLDA, KEJARI, KAJATI, KPN, KPT!

Dan karena santernya isu pelantikan ini, yang oleh Calon Advokat, dipandang sebagai suatu keharusan, yang akan membuat mereka menjadi ADVOKAT SEJATI dan oleh karenanya legal untuk bekerja sebagai Advokat. Maka, para Calon Advokat ini kemudian menjadi kasak-kusuk, ingin cepat dilantik -walau tanpa disumpah KPT- dan bahkan ada yang melakukan upaya-upaya khusus -jika tidak bisa dikatakan terselubung, seperti penjahat, pencuri, setan, iblis!- agar mereka dilantik!

Betapa salahnya pandangan itu bila kita memang memahami sepenuhnya Keputusan "NABI BESAR": MAHKAMAH KONSTITUSI No. 101/PUU-VIII/2009!

Berdasarkan Keputusan "NABI BESAR": MAHKAMAH KONSTITUSI yang pertama itu: maka, sejak saat putusan itu diucapkan sampai jangka waktu dua tahun, adalah wajib bagi KPT untuk mengangkat sumpah Calon Advokat tanpa memandang ke-Organsisasi-an-nya!

Jadi, untuk apa Anda kasak-kusuk? Anda: Calon Advokat, bisa diangkat sumpahnya!

BERGEMBIRALAH, KARENA SEBENTAR LAGI, ANDA KEMBALI MENANGIS!


Tapi, jelas Anda perlu kembali menjadi kasak-kusuk, karena putusan itu bertentangan secara frontal dan langsung terhadap ketentuan UU 18 Thn 2003!

MARI KITA TELAAH KEMBALI UU NO. 18 TAHUN 2003 TTG ADVOKAT MENGENAI PENGANGKATAN ADVOKAT SECARA CERMAT!!!

Berdasarkan ketentuan UU 18 Thn 2003:

-Pasal 2 ayat 2: Yang BERHAK Mengangkat Advokat Aadalah ORGANISASI ADVOKAT!

-Pasal 1 ayat 4: ORGANISASI ADVOKAT Adalah ORGANISASI Profesi Yang DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INI (UU 18 THN 2003)

Jadi, inilah bisa pertama yang disemburkan oleh Keputusan "NABI BESAR": MAHKAMAH KONSTITUSI itu:
KPT WAJIB MENGANGKAT SUMPAH-SUMPAHAN ADVOKAT BARU TANPA MEMANDANG ORGANISASI ASALNYA, tapi menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 jo pasal 1 ayat 4 UU Advokat: YANG BERHAK MENGANGKAT ADVOKAT ADALAH ORGANISASI ADVOKAT YANG DIDIRIKAN BERDSARKAN UU ADVOKAT!

Pertanyaan Pertama Untuk MAHKAMAH KONSTITUSI (MK): Mengapa ANDA setengah-setengah dalam memutus perkara? TIDAK CERMAT dan TIDAK TELITI? MENGAPA ANDA MEMBIARKAN KETENTUAN PASAL 1 AYAT 4 DAN PASAL 2 AYAT 2 ITU TETAP HIDUP! MENGAPA?! MENGAPA?!

Jika TIGA Organisasi Advokat Mendesak KPT untuk menyumpahi Advokat baru mereka -untungnya saat ini belum ada yang melakukannya- berdasarkan amar putusan MK, KPT bisa berkilah dan lari dengan bersembunyi dibelakang ketentuan pasal 2 ayat 2 jo pasal 1 ayat 4 UU Advokat yang untuk sementara seharunya dinyatakan tidak berlaku oleh MK sampai terbentuknya ORGANISASI TUNGGAL ADVOKAT berdasarkan putusannya yang kedua!

Bisa kedua yang disemburkan oleh MK adalah: Jika dalam waktu 2 tahun sejak putusannya dikeluarkan, tidak juga terbentuk Organisasi Tunggal Advokat, maka mengenai mana Organisasi Advokat yang sah, harus diselesaikan lewat jalur hukum: PENGADILAN!

WELEH-WELEH!

Jika selama ini kita melihat para Advokat berterung lidah dibalik tubuh klien-klien, maka marilah kita menanam benih jagung sekarang ini, menumpuk panennya dan kemudian kita jadikan pop-corn, guna menanti perhelatan akbar pertarungan para Advokat secara langsung, berhadap-hadapan! Kita Lihat, apakah cara bertarung lidahnya seperti yang beberapa kali dilakukan PENGHUNI GEDUNG SENAYAN yang ditayangkan TV atau mereka memilih cara bertarung yang lain!

Mari kita mencermati satu-presatu legalitas TIGA (Organisasi Advokat) BESAR yang ada saat ini, dikatakan TIGA BESAR, karena memang Organisasi Advokat yang kecil-kecilnya masih hidup, seperti: AAI & IKADIN.

  1. PERADI -Berdasarkan argumen dan bantahan-bantahan yang pernah dikeluarkan KAI di KOMPAS, serta omongan satu Advokat Senior, Organisasi Advokat ini terbentuk tidak melalui Musyawarah/Konfrensi/Kongres Nasional Advokat Indonesia; Selain itu pula, Organisasi ini terbentuk setelah lewat tenggat waktu 2 tahun yang ditetapkan oleh UU Advokat
  2. KAI -Berdasarkan fakta, Organisasi ini terbentuk melalui Kongres, tapi tidak memenuhi ketentuan UU Advokat karena terbentuk setelah lewat masa waktu 2 tahun yang ditetapkan oleh UU Advokat
  3. PERADIN -Merupakan salah satu Organisasi Advokat tertua di Indonesia, yang sekalipun demikian, Organisasi Advokat ini tidak memenuhi syarat seperti yang ditetapkan UU Advokat, salah satu contoh alasan gampangnya: lihat saja akta pendiriannya, yang jauh ada sebelum UU Advokat ada! Dengan kata lain: Dia A, Bukan B! Jika Dia mau menjadi B, maka Dia Harus bukan A, tapi B! Tapi ternyata Dia A!

Maka, secara legalitas, TIGA BESAR sebelum bertarung pun akan langsung lumpuh, impoten, jatuh terkulai, lemas karena Ejakulasi Dini:
  1. TIGA BESAR itu dalam pembentukannya tidak memenuhi ketentuan BAB XII KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 32 UU ADVOKAT: Dibentuk oleh para Seluruh Advokat Indonesia yang berada dibawah 8 Organisasi Advokat kecil: IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM & APSI;
  2. Mungkin ada satu-dua Organisasi Advokat yang bisa lolos melewati seleksi ini, tapi yang satu akan jatuh pada: Legalitas Pembentukannya, karena TIDAK MELALUI MUSYWARWAH/KONFRENSI/KONGRES Advokat secara NASIONAL yang berada di bawah 8 organisasi kecil-kecil itu; Yang satu pula dapat dinyatakan tidak lolos, karena walaupun terbentuk melalui KONGRES NASIONAL, tapi tidak berada dibawah 8 Organisasi Advokat kecil yang ada yang diwenangkan oleh UU menjalankan untuk sementara ketentuan UU ADVOKAT;
  3. Yang Jelas, Dua Organisasi Advokat yang lolos ujian pertama itu sama-sama gagal karena melewati tenggang waktu 2 tahun sebagaimana ditentukan PASAL 32 AYAT 4 UU ADVOKAT! Sedang yang satunya lagi, bila diuji secara umur dengan mengacu pada ketentuan UU ADVOKAT, ketahuanlah dia terlalu tua untuk menjadi ORGANISASI ADVOKAT berdasarkan UU ADVOKAT!

Jadi, bila kelak, titik awalnya dimulai 30 Desember 2011 Berdasarkan Keputusan MK No. 101/PUU-VIII/2009, Para Advokat ini bertarung lidah di PENGADILAN, semuanya akan gugur seketika! Jika PENGADILAN meloloskan salah satunya, maka bisa dikatakan: EDAN!

Nah, mari kita kembali pada masalah pelantikan dan pengangkatan sumpah! Masalah yang urgen bagi Calon Advokat!

Saudara-Saudariku, sekalipun penulis belum seorang Advokat, bahkan mungkin memilih meninggalkannya, -penulis tidak akan bermulut manis seperti para Advokat-: KALIAN TIDAK AKAN PERNAH BISA MENJALAKAN PROFESI ADVOKAT SAMPAI TERBENTUKNYA SATU WADAH TUNGGAL! DAN BAHKAN ANDA TIDAK AKAN PERNAH DISUMPAH-SUMPAHI OLEH KPT!

Ini dasar argumentasi penulis:

  • Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya: SAMPAI DETIK INI, BELUM ADA ORGANISASI ADVOKAT SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN OLEH UU ADVOKAT!
  • Semua pengangkatan Calon Advokat yang dilakukan sejak terbentuknya KAI & turunnya PERADIN dari puncak gunung, adalah ILLEGAL -bahkan mungkin sejak lewatnya masa tenggang 2 tahun yang ditetapkan oleh UU ADVOKAT tapi belum terbentuk ORGANISASI ADVOKAT itu sendiri!

Mengapa? Ini alasannya:
  • a. Pasal 2 ayat 1 UU Advokat: Yg dpt diangkat sbg Advokat adalah setelah lulus ujian yang dilaksanakan oleh ORGANISASI ADVOKAT!
  • b. Pasal 2 ayat 2 UU Advokat: Pengangkatan Advokat dilakukan oleh ORGANISASI ADVOKAT!
  • b. Pasal 1 ayat 4 UU Advokat: ORGANISASI ADVOKAT adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU ADVOKAT!


3. Pelantikan-pelantikan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat itu dapat diperumpamakan: "KACANG KULIT TAK BERISI".

Mengapa? Ini alasannya:
  • a. Pengangkatan (Pelantikan) Tidak dilakukan oleh Organasi Advokat sebagaimana menurut UU Advokat!
  • b. Apa pula gunanya Anda diangkat atau dilantik TAPI Anda tidak diangkat sumpah oleh KPT?


4. Ada pula berkembang isu yang mengatakan bahwa "sumpah" itu tidaklah wajib, sewajib pengangkatan atau pelantikan Advokat! Yang penting ada KARTUNYA!Sumpah itu hanya pelengkap! Dengan adanya Putuasn "NABI BESAR": MAHKAMAH KONSTITUSI, sumpah itu tidak ada gunanya lagi! Ini anggapan keliru dan salah!

Mengapa? Ini alasannya:
Menurut Ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU Advokat: "Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah..." INI DASAR UU-loh!!!

Karena "sumpah" adalah sesuatu yang wajib menurut UU Advokat, bahkan ketentuan ini tidak dihapus oleh MK, maka, sekalipun Anda telah dilantik, telah diangkat bahkan telah mempunyai KARTU IZIN BERPRAKTEK YANG DIKELUARKAN OLEH ORGANISASI ADVOKAT, TETAPI SELAMA ANDA BELUM DISUMPAH-SUMPAHI OLEH KPT, ANDA TIDAK DAPAT MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT!

Jadi, setelah Anda dilantik (diangkat), bisakah Anda menjalankan Profesi Advokat? TIDAK!

Di sini, penulis berharap para Calon Advokat tidak termakan Omongan Burung Beo, soal pengangkatan/pelantikan lebih dahulu tapi tanpa disertai dengan sumpah. Sebab perlu kita mengetahui dan menyadari bahwa, pengangkatan/pelantikan dengan pengambilan sumpah itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan!

Sungguh Edan! Bila ternyata ada pelantikan/pengangkatan tanpa ada sumpah! Ini memang benar-benar: ANEH TAPI NYATA!

Pernahkah hal ini terjadi? Jika bukan dilakukan oleh Organisasi Advokat yang ada saat ini, Penulis memang tidak akan percaya!


Lagi pula, jika ada ADVOKAT yang berpandangan bahwa "sumpah" hanyalah pelengkap, tidak sepenting pengangkatan itu sendiri (dengan lain kata: yang penting dilantik/diangkat), ADVOKAT itu harus tidak pernah menjadi ADVOKAT!
Mengapa? Karena dia tidak mengerti, bukan pengangkatan/pelantikan yang membuat seseorang menjadi PRESIDEN! Atau ANGGOTA DEWAN! Atau MENTERI! Atau Hakim! Atau Jaksa! Atau Dokter! Tetapi karena "SUMPAH"!
Pengangkatan/Pelantikan itu tidak ada artinya jika tidak ada SUMPAH! Inti dari pelantikan/pengangkatan itu sendiri adalah SUMPAH! SUMPAH! SUMPAH! SUMPAH! MARI KITA CAMKAN INI BAIK-BAIK: SUMPAH!


Lihat saja, pada kelembagaan negara:
Apakah orang-orang yang ada di GEDUNG SENAYAN itu bisa diterima duduk di sana hanya karena: Telah terpilih melalui PEMILU & Di lantik/diangkat, tanpa di sumpah?
Atau siapa yang tidak akan menggugat legalitas SBY-Boediono, seandainya mereka hanya dilantik/diangkat tapi tidak di sumpah?
Siapa yang tidak akan menggugat legalitas Para Menteri, jika mereka hanya dilantik/diangkat tapi tidak disumpah?
Atau, siapa yang tidak akan mempermasalahkan Ketua MA: Harifin Tumpa, jika dia hanya diangkat/dilantik tapi tidak disumpah?


Di Indonesia, Mungkin hanya Advokat saja yang dilantik tanpa disumpah! Weleh-weleh, setahu penulis, hanya organisasi kejahatan kecil saja yang ada pelantikannya tapi tidak ada sumpahnya! Coba lihat Yakuza di Jepang atau Triad di China, yang setelah melantik anggotanya ada upacara sumpah-sumpahan untuk mengikat anggota baru yang telah dilantik itu! Dan acara sumpah-sumpahan itu dilakukan sesaat setelah acara pelantikan, TIDAK MENUNGGU WAKTU 2 TAHUN ATAU SEKIAN TAHUN BARU DISUMPAH, karena MAKNANYA sebelum disumpah, sekalipun engkau dilantik, engkau bukan anggota! -Ini bantahan bagi yang berargumen: Lantik Dulu, Sumpah, Sebelum Mati pun masih bisa disumpah!

Kupikir prestasi pelantikan tanpa sumpah para Advokat ini patut diajukan dalam daftar tunggu pada MURI (MUSEUM REKOR INDONESIA)! Soalnya, (1) ini bersifat kelembagaan; (2) berskala nasional; (3) formal dan terutama: (4) mereka adalah PENEGAK HUKUM, ORANG YANG TAHU HUKUM! (Pst: Tapi kenyataannya, banyak YANG BUTA HUKUM! ...Jika aku memiliki masalah... tidakkah aku akan ragu akan kualitas para Advokat ini?)


5. Seperti yang sebelumnya Penulis uraikan, meskipun MK memutuskan bahwa pengangkatan sumpah bisa dilaksanakan dalam tenggang waktu 2 tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang Tunggal, KPT akan lari berkelit dibawah ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 jo Pasal 1 ayat 4 UU Advokat!



Berdasarkan 5 argumentasi penulis itu, Ada dua jalan yang penulis ajukan kepada Calon Advokat untuk menembus kabut tebal soal "sumpah-sumpahan" ini:

A. Pasal 3 huruf g : MAGANG!
Ya, Anda dapat terus Magang! Selamanya MAGANG! Menjadi CALON ADVOKAT MAGANG SEUMUR HIDUP ANDA SAMPAI TERBENTUK WADAH TUNGGAL ADVOKAT!

B. Menggugat ketentuan Pasal 1 ayat 4 jo Pasal 28 jo Pasal 32 ayat 3 & 4 UU ADVOKAT ke MK, agar "NABI BESAR" itu membatalkannya!

Landasan Argumentasinya:
Hanya satu: Penulis memegang Omongan seorang Advokat Senior Yang Memiliki Jabatan Tinggi -sebagai suatu kebenaran- yang menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada negara yang memiliki satu ORGANISASI ADVOKAT!

Maka, mari Saudara-Saudari untuk menempuh cara kedua -agar leher Anda tidak terkatung-katung ditiang gantung- dan hadirkan para saksi dari luar negeri untuk menerangkan kepada "NABI BESAR": MAHKAMAH KONSTITUSI yang TIDAK CERMAT & TIDAK TELITI itu bahwa DI DUNIA INI TIDAK ADA NEGARA YANG HANYA MEMILIKI SATU ORGANISASI ADVOKAT YANG BERSIFAT TUNGGAL!

PS: Kalau Perlu 1 Hakim Agung, 1 Jaksa, 1 Advokat & 1 Sarjana Hukum dari masing-masing Negara -di dunia ini ada berapa ratus negara? kalikan saja dengan 4 lalu kalikan pula dengan dana minimal upah & akomodasi mereka, dan CRING! MARI MULAI MENCARI DANA: KE BANK DUNIA SAJA LANGSUNG, KEBETULAN ADA IBU SRIKANDI KITA DI SANA!


Penutup:
--------
Ada banyak pendapat soal keberadaan ORGANISASI ADVOKAT -yang tentunya tidak memenuhi ketentuan UU NO. 18 Thn 2003. Mengenai hal ini, Penulis memiliki pikiran: Mengapa kita tidak belajar dari sejarah?

"Mengapa kita tidak sepakat-sependapat untuk menerima salah satu dari "TIGA NEGARA" bentukan Kelompok Pemakar itu? Lalu kita mulai mengadakan: Aksi Nasional Penumpasan Gerakan Kudeta/Makar, sehingga hanya tersisa SATU NEGARA; seperti yang pernah terjadi di NEGARA INI?" --Tentunya, tanpa perlu memakai parang & bedil serta mengikut sertakan TNI!



Semoga Tulisan Ini Memberi Sedikit Hiburan Bagi Anda.


Salam!



Catatan:
Untuk mencegah berulangnya kasus Prita, Kho Seng Seng atau Winny, yang diperkarakan secara Perdata dan Pidana karena memuat tulisan di media informasi, maka dipandang untuk diberitahukan bahwa:

Tulisan ini ditanggung-jawabkan secara berenteng oleh: (1) Pembuat UU Advokat; (2) sekumpulan orang yang membentuk Organisasi-Organisasi Advokat; (3) Mahkamah Agung; (4) Mahkamah Konstitusi; (5) Pembaca; (6) Penulis; serta (7) pengguagat/pelapor karena termasuk pada kelompok ke-6! -Hal ini didasarkan pada argumen: seandainya mereka-mereka tidak melahirkan kekisruhan ini, pula tidak mengeluarkan surat-surat sakti, serta juga, jika saja tidak ada pembaca, maka sesungguhnyalah tulisan ini tidak akan pernah ada! Tidak akan pernah dibuat! Tidak akan pernah ditulis!
----------------------------------------------------------------------------------
* Syarat: (1) Siapa pun yang bisa membaca, bebas membaca tulisan ini; (2) Siapa pun yang bisa mendengar, bebas untuk mendengarkan tulisan ini dibacakan.

Ketentuan:
(1) Tulisan ini dianggap ada sepanjang pembaca dan pendengarnya tidak melakukan tindakan hukum yang merugikan penulis dengan: (a) mengadukan penulisnya (b) untuk ditangkap polisi; (c) guna dijadikan tersangka; (d) kemudian ditahan jaksa; (e) agar dijadikan terdakwa; (f) lalu dihukum hakim; (g) biar dijadikan napi; dan/atau (h) menggugat penulis; (i) supaya hartanya bisa diperas habis seperti sapi perah.


(2) Tulisan ini juga dianggap ada sepanjang pembaca dan pendengarnya tidak melakukan tindakan sosial yang merugikan penulis secara moral & sosial (Menulis dan Memberikan Komentar yang bersifat Rasis & Caci Maki diperkecualikan alias diperbolehkan).

(3) Tulisan ini dianggap tidak pernah ada bila setelah Anda membaca atau mendengarnya ternyata Anda: (a) tersinggung; (b) terhina; (c) terfitnah; (d) terzolimi; (e) tercemar; atau (f) sakit hati.