PENGACARA INDONESIA

PENGANTAR

MEMPERCEPAT PROSES PERKARA PIDANA

JALUR KHUSUS UNTUK MEMPERCEPAT PROSES DAN BIAYA RINGAN. Jika pada saat terdakwa dibacakan dakwaannya oleh penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan, maka penuntut umum membuat berita acara dan melimpahkan perkara ke hakim tunggal. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari 2/3 maksimum. Hakim dapat menolak jika ragu pengakuan terdakwa. Ternyata di Jepang juga ada sidang kilat dengan hakim tunggal yang sidang berlangsung kira-kira satu jam saja (jadi, benar-benar berlaku speedy trial atau contante justitie)

PELAYANAN KEPADA PENCARI KEADILAN
Pasal 11 RUU-KUHAP :
  • Jika penyidik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima permintaan untuk mulai melakukan penyidikan dari penuntut umum sebagaimana dimakasud pada ayat (9) tidak melakukan penyidikan, maka pelapor atau pengadu dapat memohon kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan.
  • Jika penuntut umum berpendapat bahwa kasus itu memang bukan kasus pidana, maka dia memberitahu dan memberi petunjuk kepada pelapor untuk menempuh jalur hukum lain, seperti gugatan perdata, tatausaha Negara dst. Hal ini merupakan pencerahan hukum kepada masyarakat
  • Turunan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) penuntut umum wajib menyampaikan kepada penyidik.

SIDANG PENGADILAN MENGARAH KE ADVERSARY SYSTEM (BERIMBANG) YANG MENENTUKAN SALAH TIDAKNYA TERDAKWA IALAH SIDANG PENGADILAN BUKAN BERITA ACARA

Penuntut umum menentukan saksi mana yang lebih dulu diperiksa dan di cross oleh penasihat hukum. Penasihat hukum dapat mengajukan saksi baru yang meringankan dan penuntut umum dapat menambah saksi baru juga untuk membantah keterangan saksi yang diajukan penasihat hukum itu. Hakim dapat menolak penambahan saksi baru jika berpendapat hasil pemeriksaan sidang sudah sangat jelas terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum.


 
 

CRIMINAL LAW REFORM

Makna Criminal Law Reform
  • Dekolonialisasi: menggantikan KUHP kolonial (Wetboek van Strafrecht) warisan zaman kolonial Belanda dengan KUHP Nasional.
  • Modernisasi: filosofi pembalasan klasik (Daad-strafrecht) yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata dengan filosofi integratif (Daad-Daderstrafrecht) yang  memperhatikan aspek perbuatan, pelaku dan korban kejahatan.
  • Konsolidasi: menertibkan perkembangan hukum pidana di luar KUHP dikembalikan kepada kendali asas-asas umum kodifikasi (KUHP).
  • Harmonisasi: penyesuaian KUHP terhadap perkembangan hukum pidana yang bersifat universal.
  • Demokratisasi: menjaga keseimbangan antara moralitas individual, moralitas sosial, dan moralitas institusional.

Beberapa Hal Baru Dalam RUU KUHP
  • Diakuinya eksistensi "hukum yang hidup di masyarakat" (the living law) dalam Pasal 2 jo. Pasal 756
  • Restorative Justice (Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54, dan Pasal 55), mediasi (Pasal 145 huruf d), dan diversi terhadap anak (Pasal 113 s.d. Pasal 131 dan RUU SPPA)
  • keseimbangan antara pidana (punishment) dengan tindakan (treatment/measures) dan dimungkinkannya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan (double track system);
  • Pidana mati merupakan pidana pokok yang selalu diancamkan secara alternatif dan bersifat ultimum remedium (Pasal 66 jo. Pasal 87 s.d. Pasal 90);
  • penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif dalam rangka mengatasi masalah kepadatan LP/Rutan (overcapacity) (Pasal 69 sd. Pasal 75):
  • Adanya kategorisasi ancaman pidana denda yang akan berlaku bagi KUHP dan UU Pidana di luar KUHP. Denda juga dapat dibayar secara dicicil (Pasal 80 jo Pasal 82);
  • Adanya jenis-jenis pidana modern, a.l. pidana kerja sosial (Pasal 65 jo. Pasal 86) dan pidana pengawasan (Pasal 77 sd Pasal 79).

Kriminalisasi delik yang mengakomodasi kondisi khusus di Indonesia
  • "Kumpul kebo"/zina (Pasal 483 s.d. Pasal 485);
  • Penawaran membantu kejahatan dg santet (Pasal 293);
  • Pornografi (Pasal 468 s.d. Pasal 479);
  • Kriminalisasi terhadap ideologi yang membahayakan Pancasila (Pasal 212 s.d. Pasal 214);
  • Tindak Pidana terhadap agama & kehidupan beragama (Pasal 341 s.d. Pasal 348);
  • Tindak Pidana terhadap penyelenggaraan/proses peradilan (Pasal 326 s.d. Pasal 340);

Implikasi-Implikasi Yuridis (tercantum dalam Ketentuan Peralihan)
  • KUHP baru akan berlaku 2 tahun sejak diundangkan (dalam rangka sosialisasi/pemahaman)
  • Setelah berlaku diberikan masa transisi 3 tahun untuk adaptasi/penyesuaian, termasuk penyiapan perangkat lunak dan keras (sarana dan prasarana)
  • RUU KUHP merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional, sehingga:
    • Buku I RUU KUHP (Ketentuan Umum) berlaku juga bagi undang-undang di luar KUHP dan Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
    • Undang-undang di luar RUU KUHP dinyatakan tetap berlaku, sepanjang materinya tidak diatur dalam RUU KUHP

Fair & Adversarial System Dalam RUU KUHAP
*Pasal 4 RUU + penjelasan
Hukum Acara Pidana dalam RUU ini merupakan perpaduan antara sistem Eropa Kontinental dengan sistem adversarial yang dilaksanakan secara:
  • wajar (setiap orang yang melakukan tindak pidana & dituntut karena tindak pidana yang sama diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sama); dan
  • para pihak berlawanan secara seimbang (terjaminnya keseimbangan antara hak penyidik, hak penuntut umum, dan/atau tersangka atau terdakwa dalam proses  peradilan pidana).
Revitalisasi Hubungan Antara Penyidik & Penuntut Umum
*Pasal 13 RUU + penjelasan
  • Untuk menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara antara Penyidik & Penuntut Umum.
  • Dalam RUU ini diatur bahwa Penuntut Umum sudah harus memberikan petunjuk pada saat penyidikan dimulai, bukan ketika berkas perkara sudah selesai disusun oleh Penyidik (dapat secara lisan, via telepon, SMS, e-mail).
Asosiasi Advokat Indonesia

PENGACARA PERCERAIAN JAKARTA

Advokat Jakarta, Jasa Perceraian ini melalui Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri .. Perceraian dianggap sah apabila ada putusan dari Pengadilan dan mendapatkan Akta Perceraian dari Pengadilan ... Pasangan suami istri dapat dikatakan resmi bercerai setelah adanya putusan dan mendapatkan akta cerai tersebut, ironisnya apabila salah satu pasangan suami istri menyatakan talak/cerai secara lisan sebenarnya hal itu sudah dikatakan cerai tetapi tidak cukup untuk membuktikan perceraian.

Apakah Perceraian Jalan Alternatif Penyelesaian masalah ?

Apabila suatu pernikahan sedang dilanda masalah bukan berarti Perceraian jalan alternatif, masih ada sesuatu yang harus di pikirkan baik dan buruknya suatu perceraian, mungkin ini salah satu siklus asmara pancaroba... dimana dahulu keduanya jatuh cinta dan berakhir dengan berpisah ! pikirkan kembali, Apabila anda sudah berusaha untuk memikirkan dan mempertahankan tetapi tidak bisa ? mentok.... dengan berbagai cara tetapi tidak menemukan jalan terbaik, maka jalan terbaiknya adalah suatu "perceraian".

Dalam proses perceraian di pengadilan kami membantu anda dan mendampingi / mewakili ketika beracara di pengadilan bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor yang merugikan bagi klien, Kami dapat membantu klien yang akan melakukan perceraian dengan pasangannya dengan meminimalisir sesingkat waktu, tentunya agar klien tidak merasa terbebani oleh waktu, penanganan perceraian ini untuk semua golongan dan untuk berbagai agama dan kepercayaan masing-masing.

Berikut ruang lingkup pekerjaan Pengacara Indonesia dalam menangani hukum keluarga ketika Penanganan di Pengadilan :



Pencegahan Perkawinan Gugat Pengasuhan Anak
Pembatalan Perkawinan Permohonan Ijin Poligami
Pengesahan Perkawinan Gugat Cerai oleh Perempuan
Permohonan Dispensasi Usia Kawin Permohonan Talak oleh Laki-laki
Permohonan Penunjukan Wali Permohonan Dispensasi Nikah
Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Perkawinan Campuran Indonesia - Asing
Gugat Pembagian Harta Gono-gini dan lain lain

Jika mempunyai permasalah atau kasus hukum seputar perkawinan, perceraian dan Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) anda dapat menghubungi Pengacara Indonesia contact person 021-8024-1399 atau 0813-8877-1399